oleh

Rencana Perpindahan IKN ke Kaltim Dikwatirkan Terkendala Legalitas

HALUANKALTIM.COM, JAKARTA – Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang menyatakan kekwatirannya terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Passer Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) bakal selesai pada 2020.

Sebab, hingga kini dasar legalitas penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk IKN belum selesai, dan butuh penyesuaian dengan puluhan undang-undang lain yang telah menyebut Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

“Banyak peraturan yang harus disempurnakan, IKN itu baru satu undang-undang, dan masih ada puluhan undang-undang lain yang menyebut Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Saya kwatir ini tidak selesai,” kata Teras Narang di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

JIka hal itu belum selesai, maka pemerintah tidak memiliki legal standing untuk mulai membangun IKN. Andaikata selesai tahun ini, praktis pemerintah hanya memiliki waktu sekitar 3 sampai 3,5 tahun dalam membangun sebuh kota dan peradaban baru.

“DPD sekarang sudah masa sidang II habis 28 Pebruari, dan masuk lagi sidang 22 Maret, setelah itu libur lebaran. Andaikatan selesai, apa bisa pemerintah membangun dalam tempo 3 sampai 3,5 tahun. Saya kwatirkan terkendala legalitas, apalagi masih kurang sosialisasi,” kata Senator asal Kalimantan Tengah.

Teras tidak menyangsikan pengalaman Presiden Joko Widodo yang membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan pada periode pertama. Tetapi untuk membangun IKN, lanjutnya, tidak hanya sekedar membangun, jalan, jembatan atau gedung-gedung saja, tetapi juga membangun sosial budaya masyarakat di IKN.

“Ini bukan pekerjaan yang muda, karena yang tidak kalah pentingnya itu adalah sosial budaya. Karena itu memiliki daerah kebudayaan tertentu, ada Dayak, Bugis, Jawa dan lain-lain. Hal ini harus dipertimbangkan dengan baik, agar tidak ada gesekan nantinya,” tandas Teras.

Baca juga: Irwan: Masyarakat Kaltim Ingin IKN Cukup Kota Administratif, bukan Provinsi Baru

Selain itu, kata Teras, masalah perpindahan apatur sipil negara (ASN) yang akan dipindah ke IKN pada 2024, juga harus dipikirkan secara matang dan tidak terburu-buru. Sebab, perpindahan tidak hanya strktural saja, tetapi juga harus dilakukan secara humanis.

“Bagaimana mereka tinggal, bagaimana bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan bagaimana dengan keluarganya, sekolah anaknya dimana. Itu harus dipertimbangkan dengan baik, dan ini bukan pekerjaan muda,” katanya.

Ketua Komite I DPD RI ini berharap percepatan pembangunan IKN juga jangan mengabaikan mutu, karena yang dibangun adalah sebuah kota dan masyarakat. Teras meminta pemerintah memikirkan kembali perpindahan IKN pada 2024.

“Yang dibangun bukan hanya jalan atau gedung-gedung saja, tetapi juga Istana, kantor Yudikatif, Legislatif, lembaga kementerian, lembaga non departemen dan lain-lain. Perpindahan IKN ini juga harus mendapatkan persetujuan DPR dan DPD,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed