oleh

Irwan: Masyarakat Kaltim Ingin IKN Cukup Kota Administratif, bukan Provinsi Baru

HALUANKALTIM.COM, JAKARTA – Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) menginginkan agar Ibu Kota Negara (IKN) tetap menjadi bagian dari Provinsi Kaltim, bukan membentuk provinsi tersendiri. Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara bisa menjadi Kota Administratif.

“Kita ingin agar wilayah IKN tetap di Provinsi Kalimantan Timur, ya jadi Kota Administratif saja, bukan provinsi. Itu harapan masyarakat, Ini yang belum ada titik temu,” kata Irwan, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat asal Kaltim di Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Menurut Irwan, masyarakat Kaltim tidak ingin Provinsi Kaltim dipecah lagi menjadi provinsi baru, setelah pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) beberapa waktu lalu.

“Jadi wilayah Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara yang masuk IKN yang jadi Kota Administratif. Sementara wilayah lain kan banyak, tetap sebagai Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, dan itu tetap di Kalimantan Timur,” katanya.

Anggota Komisi V DPR ini akan mendorong percepatan pembangunan IKN baru di Kabupaten PPU dan Kutai Negara, Kaltim. Ia mengaku optimis pembangunan akan dimulai pada 2020 ini dan selesai 2024 mendatang.

“Saya optimis 2024 selesai, dan 2020 ini akan mulai dibangun. Kita akan dorong percepatan pembangunan, ini tinggal nunggu naskah akademiknya saja (RUU Omnibus Law),” katanya.

Baca juga: Gubernur Kaltim Tak Rela Bila Pembangunan IKN Rusak Hutan

Irwan mengatakan, pembahasan Omnibus Law IKN saat ini tinggal menunggu Surpres dari Presiden Joko Widodo dan naskah akademik. Begitu sudah disampaikan ke DPR, pembahasan bisa segera dilakukan untuk dijadikan legal standing pembangunan IKN.

“Jadi memang kondisi di sana (IKN) saat ini memang masih lahan kosong, peruntukannya baru Izin konsensi HTI ya milik beberapa orang, sehingga diperlukan legal standingnya untuk mengembalikan ke negara,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Dia menambahkan, apabila pembahasan Omnibus Law tentang IKN sudah selesai pada 2020, maka pembangunan bisa dilakukan karena sudah memiliki legal standing dan bisa selesai 2024.

“Ya, kalau belum selesai, pembangunan bisa dilakukan. Kalau ada penolakan-penolakan itu biasa, tapi saya yakin akan selesai demi kepentingan bangsa. Saya tetap optimis 2024 selesai pembangunan IKN,” katanya.

Sehingga seluruh ASN, termasuk DPR bisa dipindahkan ke IKN pada 2024. “Saya pikir 2024 seluruh ASN siap dipindahkan, dan tidak perlu kuatir kebutuhan air di sana banyak, bisa diambil dari daerah lain. Kita punya DAS Mahakam dan DAS Telake,” tandasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

News Feed